aksi di depan gedung DPRD Kab.Tasikmalaya
Perwakilan Solidaritas Serikat Tani Nasional Garut
sebelum berdialog dengan anggota dewan menyanyikan Indonesia Raya
Proses Dialog dengan Anggota DPRD dan Dinas Terkait
-Aksi Nasional Serentak SRMI-
BPS Harus Mengubah Kriteria Kemiskinan,
Perbesar Subsidi Anggaran Pendidikan Rakyat Miskin,
Batalkan Rencana Pencabutan Subsidi BBM dan Rencana Kenaikan TDL !!
Sudah beberapa bulan ini, kami dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendatangi perkampungan miskin, menanyakan sikap terhadap empat hal penting, yakni; Kriteria miskin versi BPS, anggaran pendidikan dan kesehatan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Melalui angket yang kami bagikan, sebagian besar rakyat miskin di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Semarang, Pekanbaru, dan kota-kota lain-lain lainnya di Indonesia, telah menyatakan dukungan terhadap perjuangan SRMI, yaitu menuntut Presiden RI, Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera menjalankan “ Empat Amanat Penderitaan Rakyat; Ubah kriteria miskin versi BPS, perbesar subsidi pendidikan dan kesehatan rakyat miskin, batalkan rencana pencabutan subsidi BBM, batalkan rencana kenaikan TDL !! “.
Sudah sangat jelas, semua kalangan rakyat miskin, mengakui bahwa kriteria miskin versi BPS tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan justru menutupi fakta kemiskinan yang sebenarnya. Akibat dari kejahatan secara sadar pihak BPS tersebut, sebagian besar kaum miskin “luput” dari perhatian kebijakan dan program pembangunan, misalnya program BLT, Kesehatan Gratis, Program Raskin, dan lain-lain.
BPS harus berbesar hati untuk mengakui, bahwa 14 kriteria kemiskinan itu tidak operasional alias tidak bisa diandalkan untuk mengukur kemiskinan. Sebagai gantinya, SRMI telah mengajukan agar BPS menggunakan kriteria PEMENUHAN HAK DASAR SEBAGAI KRITERIA BARU. Jadi, mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya pendidikan, kesehatan, makanan, sandang, perumahan, dsb, dapat dikategorikan miskin.
Perlu kami jelaskan di sini, bahwa penghapusan subsidi BBM bukan karena subsidi tersebut membebani APBN, seperti sering dinyatakan oleh pejabat pemerintah, namun dimaksudkan untuk menjalankan liberalisasi sektor hilir migas Indonesia. Untuk diketahui, saat ini, ada 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka SPBU, diantaranya British Petrolium (Inggris), Shell (Belanda), Petro-China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).
Soal subsidi dan anggaran ini, pemerintah seharusnya tidak “pelit” kepada rakyatnya sendiri, yang notabene adalah pembayar pajak terbesar. Misalnya di bidang pendidikan, pemerintah hanya menganggarkan Rp. 51,8 triliun atau hanya sekitar lima persen dari anggaran, sementara alokasi untuk membayar bunga utang luar negeri sebesar Rp. 115,6 triliun dan belanja pegawai sebesar Rp. 161.7 triliun. Di sinilah letak ketidakadilannya, pemerintah begitu pelit untuk rakyatnya, namun begitu royal kepada pengusaha, pejabat, atau pihak asing.
Kita sudah terlalu lama dibohongi, sementara pemerintah dan pihak asing berdansa-dansi di atas penderitaan kami. Sehingga, melalui angket dan tanda-tangan dukungan, rakyat akan menuntut kepada Presiden SBY untuk segera menjalankan amanat rakyat tersebut. Jika tidak, maka rakyat akan mengorganisir cara serupa untuk menarik mandat Presiden SBY.
Berikut ini adalah point-point tuntutan kami:
1. Presiden harus segera memerintahkan BPS untuk merubah kriteria miskin saat ini karena tidak mencerminkan fakta dan keadaan di lapangan.
2. Presiden harus memperbesar porsi anggaran untuk pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan di seluruh Indonesia.
3. Presiden harus membatalkan rencana untuk menghapus subsidi BBM.
4. Presiden harus membatalkan rencana menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL).
5. Menuntut Pemerintah agar memfokuskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) untuk program sosial dan sektor produktif (pembukaan lapangan kerja).
Demikian 5 tuntutan rakyat ini kami sampaikan langsung kepada Presiden RI, PEMDA-PEMDA dan seluruh masyarakat Indonesia, agar menjadi kesepahaman dan perjuangan sejati rakyat . Kami akan menutup pernyataan kami dengan pepatah kuno; “ Jadilah pemimpin untuk mensejahterakan rakyatmu, bukan menjerumuskan mereka
Leave a Reply